3 Hak DPRD yang Harus Kamu Ketahui

Apa hak anda bertanya seperti itu?” kata seseorang di sebuah stasiun televisi. Bagi yang mengikuti kisruh sepakbola nasional pasti mengenali pernyataan tersebut. Lantas, apa sih sebenarnya hak itu?

Jika didefinisikan, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin peluang manusia demi menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa hak yang dimiliki manusia sejak lahir, hak hidup misalnya. Ada juga hak-hak khusus yang dimiliki oleh sebagian orang yang didapatkan melalui mekanisme tertentu.

Sebagai anak muda, tentunya kita harus mengetahui hak-hak yang dimiliki lembaga pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan demi bisa melihat kinerja pemerintahan dengan lebih objektif, sehingga bisa mengajukan kritik yang membangun.\

Baca juga cara urus form A5 untuk perantau

Salah satu lembaga pemerintahan yang haknya krusial dalam kehidupan bernegara adalah DPRD. DPRD memiliki pengaruh langsung pada pembangunan di suatu daerah karena tugas-tugasnya  langsung berpengaruh pada urusan regional.

DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki hak-hak diatur dalam pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 44 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 350 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Memang banyak Undang-undang yang mengatur hak DPRD, tapi dalam artikel ini penulis hanya akan membahas hak DPRD berdasarkan pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hak DPRD menurut pasal tersebut adalah Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Berikut penjabarannya.

Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan yang dimintai keterangan adalah kebijakan yang bersifat penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.

Misalkan kebijakan tentang pelarangan suatu simbol agama tertentu atau tentang pembentukan Rancangan Anggaran Belanja Daerah.

Angket

Hak angket adalah pelaksanaan fungsi  pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Misalkan ketika pengangkatan penjabat daerah yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Pendapat tersebut haruslah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Bisa juga sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Respati Agus Sasangka selaku Caleg dari PAN nomor urut 2 Dapil Gamping-Mlati menyampaikan “Demi meningkatkan transparasi pada masyarakat, masyakat mesti mengetahui apa-apa saja fungsi, tugas, kewajiban, dan bahkan hak DPRD kab. Sleman.

Biar kalau ada sesuatu yang melenceng, bisa langsung saja protes ke kami,” katanya sambil tersenyum.

superadmin

One comment

  1. […] jumlahnya paling sedikit, hanya 10 orang, tapi komisi C membidangi hal yang krusial: pembangunan. Fungsi yang diemban oleh komisi ini yaitu fungsi […]

Leave a Reply